nusakini.com-Makassar- Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, sudah menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sebelumnya diajukan Wali Kota Makassar melalui Gubernur Sulsel. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/257/2020 tertanggal 16 April 2020.

Setelah terbitnya SK Menteri Kesehatan tentang PSBB tersebut, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, meminta kepada Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, agar segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali). Mengingat, PSBB tersebut tidak bisa serta merta diberlakukan.

• Pamen Ahli Bid. Ekonomi Mewakili Pangdam XIV/Hsn, Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri RI Melalui Virtual
• Kolonel Inf (Purn) Agus Salim: Pemimpin dengan Jiwa Empati yang Kuat
• Kolonel Inf (Purn) Agussalim, S.H: Pemimpin yang Lahir dari Rahim Rakyat
• Pj Sekda Sulsel Jamu Ratusan Saudagar Peserta PSBM XXIV
• Sinergi Basarnas dan Pemerintah Sulsel dalam Penanganan Bencana Semakin Kuat

"Dalam Perwali diatur apa yang boleh dan tidak boleh. Apa yang menjadi penekanan dalam aturan ini," kata Nurdin Abdullah, Kamis (16/4).

Ia mengungkapkan, aturan yang akan diberlakukan terkait dengan penegakan hukum. Sehingga, membutuhkan waktu sekitar satu minggu untuk sosialisasi ke masyarakat.

"Kita butuh satu minggu sosialisasi, baru kita tentukan kapan kita mulai. Supaya semua disiplin menjalankan. Jangan sampai ada diisolasi, yang lain tetap berkeliaran," terangnya.

Khusus yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), harus dipastikan sudah dalam karantina. Setelah itu, kata Nurdin Abdullah, baru mengatur daerah-daerah baru yang terkena virus Covid-19 ini.

"Intinya, Perwali ini harus disusun, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan ekonomi kita jangan sampai mati," tegasnya. (rah)